Mulan Jameela Menuai Kontroversi Gratifikasi oleh KPK

Terima barang endorsment serta mem-posting di sosial media memang hal biasa untuk public figur. Tetapi, buat Mulan Jameela yang saat ini duduk jadi wakil rakyat, hal itu jadi bumerang baginya.

Mulan yang dilantik pada 1 Oktober lalu memetik pro-kontra sesudah mengupload kacamata branded bermerek Gucci di instagram pribadinya @mulanjameela1. Istri Ahmad Dhani itu memperlihatkan tiga kacamata Gucci pada Kamis 17 Oktober 2019. “Bismillahirrahmanirrahim…Terima kasih @jakarta_eyewear ngirim kacamata sebaik ini, bikin teman dekat onlineku yang mencari supplier kacamata paling murah. dapat order langsung di @jakarta_eyewear ya…,” catat Mulan.

Upload itu dihapus sesudah Mulan mendapatkan peringatan dari KPK masalah kata ‘dikirimi’ yang terkait dengan tempatnya jadi pelaksana negara. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memperjelas, meskipun Mulan awalnya profesinya jadi artis, tetapi ia saat ini telah jadi pelaksana negara yang perlu ikuti peraturan yang berlaku.

Wika Salim Kunjungi Polda sebab Merasakan Tertipu, Sama Siapa?

Saut merekomendasikan tiap pelaksana negara untuk memberikan laporan endorsement berbentuk barang ke Direktorat Gratifikasi KPK. Maksudnya untuk dianalis status barang itu. “Ya yang semacam itu semestinya harus diadukan dahulu. Kelak KPK akan kerjakan klarifikasi dalam kerangka apa pemberian itu. Apa dalam hubungan business to business atau apa dan sebagainya,” kata Saut pada mass media, Jumat, 18 Oktober 2019.

Pemberian hadiah ke pelaksana negara punya potensi jadi pidana bila tidak diadukan dalam batasan waktu 30 hari ke Direktorat Gratifikasi KPK. “Kita merujuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu Klausal 12B ayat 1. Itu penyebabnya kenapa pemberian ini serta di KPK dipantau sebab gratifikasi walaupun bukan suap akan dapat jadi pidana jika tidak diadukan dalam 30 hari semenjak diterima,” kata Saut.

Sesudah diadukan, lanjut Saut, Direktorat Gratifikasi KPK akan memandang apa barang itu pantas jadi hak si pelaksana negara, dalam soal ini Mulan contohnya, atau jadi punya negara. “Team KPK kelak akan membahas. Apa filosofis, sosiologis serta yuridisnya dibalik pemberian gratis ini. Yang kita kehendaki itu supaya beberapa orang baik jadi masih baik,” paparnya. Saut menyarankan, khususnya buat anggota DPR yang beru pertama-tama memegang untuk memerhatikan undang-undang yang berlaku.