KPK Tidak Dapat Buat Cabang di Propinsi, BW : Absurd!

UU KPK yg baru direvisi cuma mengendalikan tempat KPK di Ibu Kota serta meniadakan kuasa KPK membuat perwakilan di wilayah propinsi. Bekas komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW) UU KPK yg telah disahkan absurd.

” Absurd. Tuturnya memperkuat namun mana faktanya, ” ujar BW yg sekarang memegang jadi Ketua Team Gubernur untuk Pemercepatan Pembangunan (TGUPP) Sektor Komite Mencegahan Korupsi, pada fam-online.org, Selasa (17/9/2019) malam.

Baca juga : JARAK PANDANG HANYA TERBATAS, INI LANGKAH AMAN BERKENDARA DI KABUT ASAP

Dalam UU KPK itu, Menkum HAM Yasonna Laoly bicara bab kolaborasi di antara KPK, kepolisian, serta kejaksaan. Menurutnya, KPK memiliki fungsi memajukan instansi penegak hukum yang lain kerja secara baik. Ia mengharap koreksi UU KPK ini semakin memperkuat kolaborasi KPK dengan kepolisian serta kejaksaan. Memberi respon hal semacam itu, ia cuma mengusik bab penegakan hukum di RI yg hasilnya didapati oleh publik. ” Kita telah 74 tahun merdeka, serta selama itu penegakan hukum dijalankan dengan hasil yg publik sudah tahu, ” kata Bambang.