Jokowi Tolak Empat Point Koreksi UU KPK Saran DPR

Jokowi Tolak Empat Point Koreksi UU KPK Saran DPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan tidak sepakat pada beberapa point intisari dalam draf koreksi Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pembasmian Korupsi (UU KPK) yang diusulkan oleh DPR. Paling tidak ada empat point yang Jokowi tolak.

“Saya tidak sepakat pada beberapa intisari ide DPR ini yang punya potensi kurangi efektivitas pekerjaan KPK” kata Jokowi dalam temu wartawan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9).

Pertama, Jokowi mengatakan tidak sepakat bila KPK harus memperoleh izin faksi luar saat ingin lakukan penyadapan. Menurut dia, KPK cukup mendapatkan izin internal dari Dewan Pengawas untuk jaga kerahasiaan.

Ke-2, sambungnya, dianya tidak sepakat penyelidik serta penyidik KPK cuma datang dari kepolisian serta kejaksaan. Dia mengatakan jika penyelidik serta penyidik KPK juga bisa datang dari faktor perangkat sipil negara (ASN)

Jack Ma Sah Pensiun Dari Perusahaan Alibaba

“Yang diambil dari pegawai KPK atau lembaga pemerintah yang lain. Tentunya harus lewat mekanisme rekrutmen yang benar,” katanya.

Selanjutnya, yang ke-3, Jokowi menjelaskan tidak sepakat KPK harus bekerjasama dengan Kejaksaan Agung dalam lakukan penuntutan. Menurut dia, skema penuntutan yang berjalan sekarang telah baik hingga tak perlu dirubah .

Paling akhir, Jokowi mengatakan tidak sepakat peralihan pengendalian Laporan Harta Kekayaan Pelaksana Negara (LHKPN) dari instansi antirasuah pada kementerian atau instansi yang lain.

“Saya tidak sepakat. Saya meminta LHKPN masih diurus oleh KPK seperti yang sudah berjalan sampai kini,” katanya.

Jokowi akui telah dengarkan input dari beberapa faksi, baik dari warga, praktisi antikorupsi, akademisi, dan beberapa tokoh bangsa berkaitan dengan koreksi UU KPK. Bekas wali kota Solo itu mengatakan terus ikuti perubahan gagasan koreksi UU KPK ini.

Dia juga sudah memberikan tugas Menteri Hukum serta HAM Yasonna H Laoly dan Menteri Pendayagunaan Perangkat Negara serta Reformasi Birokrasi Syafruddin untuk sebagai wakil pemerintah mengulas perancangan undang-undang atas pergantian UU KPK bersama dengan DPR.